Syarief Hasan Gali Pandangan Akademisi Terkait Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, menyerap pendapat dan pandangan kalangan akademisi Universitas Suryakancana melalui Focus Group Discussion (FGD) berkaitan wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 khususnya soal dihidupkannya ulang Garis-Garis Haluan Negara (GBHN). Pendapat dan pandangan akademisi ini jadi masukan dan bahan pertimbangan serta kajian bagi MPR berkaitan dengan haluan negara.

“Pandangan dan pendapat kalangan akademisi ini merupakan kontribusi bagi pertumbuhan demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan,” kata Syarief Hasan disaat mengakses FGD dengan tema “Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara.

FGD kerjasama MPR dan Universitas Suryakancana ini dihadiri Rektor Prof Dwidja Priyanto, Jafar Hafsah (Staf Ahli Wakil Ketua MPR), Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Dr. Dedi Mulyadi, serta akademisi Universitas Suryakancana.

Syarief Hasan mengungkapkan MPR periode 2019 – 2024 mendapatkan amanah dari MPR periode pada mulanya (2014 – 2019) untuk melanjutkan kajian terhadap amandemen UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. “Untuk lakukan amandemen UUD harus pendalaman yang komprehensif dengan melibatkan stake holder dan penduduk Indonesia,” katanya.

Salah satu klaster yang digali, lanjut Syarief Hasan, adalah kalangan akademisi. “Karena kalangan akademisi memiliki independensi didalam memberikan pendapat dan pandangannya. Akademisi memiliki independensi demi kepentingan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aku senantiasa berkomunikasi dengan perguruan tinggi,” tuturnya.

Kepada peserta FGD, Syarief Hasan pun mengatakan pandangan-pandangan tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan GBHN. Ada pandangan yang mengatakan amandemen empat langkah pada mulanya (amandemen UUD 1945 yang ditunaikan tahun 1999 – 2002) belum sempurna agar harus ditunaikan amandemen kelima khususnya berkaitan dengan GBHN.

“Strategi pembangunan kita, melalui UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2007 belum mewakili kepentingan nasional. Salah satunya tidak tersedia sinergi dan kesinambungan pembangunan hingga tingkat provinsi dan kabupaten, dikarenakan pembangunan di area berdasarkan visi misi kepala area terpilih,” jelasnya.

“Jika GBHN masuk didalam konstitusi maka dapat jadi haluan pembangunan siapa pun pemimpin atau kepala daerah,” kata Syarief Hasan.

Namun, lanjut Syarief Hasan, nampak begitu banyak ragam persoalan seandainya ditunaikan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Bukan tidak kemungkinan tersedia kepentingan-kepentingan lain yang masuk disaat lakukan amandemen dan tidak hanya amandemen spesifik haluan negara,” ucapnya.

Persoalan lainnya, malah Syarief Hasan, adalah siapa yang menyusun GBHN. “Ada pandangan seandainya MPR yang menyusun GBHN maka MPR ulang jadi instansi tertinggi negara. Karena itu Presiden sebagai pelaksana GBHN maka dapat mempertanggungjawabkan kepada MPR. Ini termasuk jadi persoalan,” katanya.

Untuk itu, Syarief Hasan menghendaki pendapat dan pandangan para akademisi Universitas Suryakancana melalui FGD berkaitan dengan persoalan itu. “Saya apresiasi terhadap para peserta FGD di sedang pandemi Covid-19 ini ikut memberikan kontribusi berupa pandangan dan pendapat berkomitmen untuk share bersama. Pendapat, pandangan, dan panduan akademisi ini dapat dibawa ke MPR,” ujarnya.