Ingin Tahu Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Dengan NIK?

4 Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan NIK - Batangpos.com

Sebenarnya ada beragam manfaat yang akan didapat dari BPJS Ketenagakerjaan, entah itu bagi perusahaan maupun karyawan. Namun sayang, ternyata masih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum tahu mengetahui cara mengecek nomor BPJSTK melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Nah, secara kebetulan juga pada kesempatan kali ini akan membahas seputar cara cek BPJS Ketenagakerjaan dengan NIK. Tanpa banyak panjang lebar lagi, yuk kita simak saja langsung ulasannya di bawah ini.

  1. Melalui Website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
  • Untuk tahap pertama, kamu harus mengunjungi situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
  • Setelah itu masukan alamat email dan password yang sudah terdaftar
  • Kemudian klik “saya bukan robot” atau reCAPTCHA
  • Klik “Login”, lalu pilih cek kartu digital
  • Dengan begitu, maka nantinya akan muncul nomor BPJS Ketenagakerjaan milikmu
  1. Melalui Situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Selain dengan cara diatas tadi, kamu juga bisa mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan melalui situs resminya di alamat www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Adapun mengenai Langkah-langkahnya seperti berikut:

  • Silahkan kunjungi situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id
  • Kemudian masukan alamat email dan password yang sudah terdaftar
  • Lanjutkan dengan meng-klik “saya bukan robot” atau reCAPTCHA
  • Setelah itu klik “Login”, lalu pilih cek kartu digital
  • Tunggu beberapa saat hingga muncul nomor BPJS Ketenagakerjaannya.

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Untuk Perusahaan

Perlu diketahui, BPJS Ketenagakerjaan ini adalah asuransi sosial yang mempunyai beragam manfaat untuk melindungi karyawan. Maka dari itu, dengan mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJSTK, maka perusahaan telah mengalihkan pertanggungan risiko kepada pihak ketiga, yaitu BPJSTK.

Itu artinya, perusahaan yang bersangkutan bisa mengurangi beban biaya di kemudian hari ketika terjadi kecelakaan kerja maupun kematian yang dialami oleh karyawannya. Bukan hanya itu, ketika karyawan sudah memasuki masa pensiun dan sudah tidak produktif lagi dalam bekerja, maka perusahaan tidak berkewajiban untuk menanggungnya sendiri.

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan berikutnya yang akan dirasakan oleh perusahaan, yakni bisa menarik kandidat terbaik. Mengapa bisa demikian?

Pasalnya, keikutsertaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan komitmen dari sebuah perusahaan terhadap kesejahteraan dan nasib para karyawannya. Alhasil, hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan, yakni sebagai tempat kerja yang sangat layak.

Bukan cuma itu, perusahaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap risiko merupakan pemberi kerja yang baik.

 

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan

Disamping memberikan jaminan masa depan bagi para karyawan, ternyata BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan fungsi secara ekonomi untuk menunjang kesejahteraan karyawan di masa tua melalui Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.

Dengan tercukupinya kebutuhan masa depan karyawan, secara otomatis loyalitas para karyawan kepada perusahaan akan lebih meningkat. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, referensi karyawan pun akan meningkat juga sehingga bisa lebih mudah lagi untuk mempertahankan mereka.

Sanksi Untuk Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Menurut informasi yang didapat, system jaminan sosial tersebut sudah memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan agar pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPJSTK.

Hal itu pun sudah tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang no 24 tahun 2011 seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bunyinya seperti dibawah ini:

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, maka wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Kesehatan maupun ketenagakerjaan.“

Apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJSTK, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi berupa teguran, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik.